Rabu, 17 Juni 2026
Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah pernyataan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu yang menuding aksi demonstrasi mahasiswa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) disokong oleh PDIP.
Juru Bicara (Jubir) PDIP, Guntur Romli, mengatakan tuduhan tersebut merupakan penyesatan opini yang secara sengaja dibangun melalui metode "cocokologi" yang sangat dipaksakan.
"Kegilaan logika 'cocokologi' yang dipaksakan. Tuduhan keterlibatan PDI Perjuangan hanya disandarkan pada mata rantai asumsi yang sangat dipaksakan dan menggelikan," kata Guntur saat dihubungi Tirto pada Rabu (17/6/2026) pagi.
Baca Juga:
PDIP juga membantah tudingan Aliansi BEM Bersatu bahwa aksi demonstrasi itu terafiliasi dengan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso dan anaknya, Siti Nuraeni, yang disebut-sebut merupakan kader PDIP.
"Faktanya: Siti Nuraeni dan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso bukanlah kader maupun pengurus PDI Perjuangan," tegas Guntur.
Menurutnya, Aliansi BEM Bersatu telah mengalami sesat pikir karena menghubungkan kepemilikan sebuah kendaraan (mobil Fortuner) milik seorang warga sipil (Siti Nuraeni) dengan hubungan persaudaraan (Setyo Sularso), kemudian ditarik lagi ke hubungan besan (Andika Perkasa), kemudian melompat pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan berada di balik aksi mahasiswa.
Guntur mengatakan bahwa dalam realitas sosial dan politik, pilihan politik antara adik, kakak, maupun besan belum tentu sama dan tidak bisa digeneralisasi secara serampangan.
Baca Juga:
Oleh karenanya, dia menegaskan PDIP sama sekali tidak terlibat, tidak mendanai, dan tidak memfasilitasi aksi-aksi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya terkait program MBG.
"PDI Perjuangan juga tidak pernah menugaskan pengurus maupun kadernya untuk melibatkan diri dalam teknis gerakan mahasiswa tersebut. Adapun kehadiran tokoh atau kader di ruang publik atau forum dialog adalah hak konstitusional warga negara yang tidak serta-merta bisa diklaim sebagai bentuk mobilisasi partai politik terhadap gerakan mahasiswa," tuturnya.
Meski begitu, Guntur menambahkan PDIP selalu menaruh hormat dan menghargai setiap gerakan mahasiswa yang kritis, objektif, dan independen sebagai pilar penting penjaga demokrasi.
Dia menekankan bahwa mahasiswa memiliki hak penuh untuk menguji, mengkritik, bahkan menolak kebijakan pemerintah tanpa harus dicap sebagai "alat politik" pihak tertentu.
Baca Juga:
"Kami juga meminta Negara memberikan perlindungan bagi semua warga negara secara setara termasuk yang bersuara kritis, khususnya Saudara Tiyo Ardianto yang diduga mengalami intimidasi dan tokoh-tokoh lain. Perlidungan Negara bersifat wajib dan tidak boleh diskriminatif," pungkasnya.
Sumber: Tirto
Juru Bicara (Jubir) PDIP, Guntur Romli,
Baca Juga: