Tim Panja DPRD Bengkalis Minta Pemkab Perkuat Aspek Hukum PKS E-Ticketing

Bengkalis – Panitia Kerja (Panja) DPRD Kabupaten Bengkalis bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar rapat pembahasan lanjutan terkait rencana penerapan sistem E-Ticketing pada layanan penyeberangan Ro-Ro lintasan Air Putih–Sungai Selari. Rapat difokuskan pada penyempurnaan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS), penguatan aspek hukum, mekanisme pengelolaan keuangan, pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hingga rencana penyesuaian tarif penyeberangan, Senin (30/06/2026).

Panja (Panitia Kerja) ini dibentuk berdasarkan hasil rapat lintas komisi DPRD Kabupaten Bengkalis yang sebelumnya membahas rencana penerapan sistem E-Ticketing. Melalui pembahasan di tingkat Panja, draf PKS diharapkan dapat dikaji secara lebih rinci dan komprehensif agar seluruh substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga DPRD Kabupaten Bengkalis dapat memberikan persetujuan terhadap PKS tersebut tanpa menimbulkan persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.

Selaku Ketua Panja, Ahmad Husein, S.Pd, mengatakan implementasi E-Ticketing perlu direalisasikan mengingat sistem tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan antrean kendaraan dan praktik penerobosan antrean yang selama ini kerap terjadi di pelabuhan. Oleh karena itu, DPRD akan melihat secara detail draf PKS yang disusun Dinas Perhubungan dengan memberikan berbagai saran dan masukan agar pelaksanaannya sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan Bupati Bengkalis.

Dalam pemaparannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ed Efendi, menjelaskan tingginya volume pengguna jasa penyeberangan dalam beberapa tahun terakhir menjadi alasan perlunya inovasi pelayanan melalui sistem E-Ticketing. Menurutnya, setelah melalui berbagai kajian dan diskusi bersama perangkat daerah, termasuk studi komparatif, sistem digital tersebut dinilai menjadi solusi paling efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.

Baca Juga:

• Saat Ketua DPRD Septian Bermain Sepak Bola Sempena Hari Jadi ke-514 Bengkalis

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, penerapan E-Ticketing memerlukan dukungan DPRD. Karena pemerintah daerah belum dapat mengelola sistem secara mandiri, maka pelaksanaannya sementara dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Seluruh kajian teknis, termasuk kajian tarif dan aspek administrasi, menurutnya telah diselesaikan. Pemerintah daerah pun berharap dukungan penuh DPRD agar program tersebut dapat segera direalisasikan.

Kepala Dinas Perhubungan, Ardiansyah, memaparkan bahwa dalam draf PKS telah diatur kerja sama dengan PT GPSI sebagai penyedia infrastruktur E-Ticketing. Ia menjelaskan berbagai penyempurnaan telah dilakukan. Selain itu, Ia menegaskan seluruh masukan DPRD akan diakomodasi untuk menyempurnakan isi PKS.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis, Sanusi, menyampaikan apresiasi terhadap langkah digitalisasi pelayanan penyeberangan yang dinilainya sebagai terobosan pertama di Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, sistem tersebut diharapkan mampu mengurai antrean kendaraan dan meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan.

Meski demikian, Sanusi menegaskan masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam PKS, di antaranya penambahan dasar hukum berupa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penyesuaian hak dan kewajiban para pihak agar tidak bertentangan dengan pasal pelaksanaan, serta perlunya pengaturan sanksi secara khusus apabila pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya. Ia juga meminta adanya referensi daerah lain yang telah berhasil menerapkan sistem E-Ticketing sebagai bahan pembanding agar implementasi di Kabupaten Bengkalis benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• DPRD Teguhkan Semangat Membangun Negeri Junjungan saat Paripurna Hari Jadi ke-514 Bengkalis

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan, turut memberikan sejumlah masukan terhadap draf PKS. Ia menilai ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, khususnya terkait kewajiban pihak kedua terhadap pendapatan investasi, perlu diatur lebih rinci sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Mengenai rencana penyesuaian tarif, ia menilai kajian yang telah dilakukan Dinas Perhubungan bersama Politeknik Negeri Bengkalis dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ardiansyah menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis menargetkan pembentukan BLUD dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan. Selama masa transisi tersebut, pengelolaan E-Ticketing masih dilakukan melalui UPTD sebelum nantinya seluruh pengelolaan keuangan dialihkan kepada BLUD.

Ia juga menegaskan sistem digitalisasi tidak menggunakan dana negara dan seluruh investasi infrastruktur disiapkan oleh pihak ketiga. Apabila terjadi kerusakan pada sistem maupun perangkat yang disediakan perusahaan, maka tanggung jawab perbaikannya berada pada pihak perusahaan. Terkait klausul sanksi, Dinas Perhubungan memastikan akan memasukkannya secara lebih tegas dalam penyempurnaan PKS.

Baca Juga:

• Perkuat Pelestarian Budaya Melayu, Ketua DPRD Bengkalis Apresiasi Kenduri Adat Hari Jadi ke-514

Pembahasan rapat juga menyoroti rencana penyesuaian tarif penyeberangan. Sejumlah anggota DPRD seperti Asep setiawan, A.Md, mengingatkan agar kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan yang akan diterima pengguna jasa.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Misno, memberikan apresiasi terhadap progres implementasi E-Ticketing. Ia berharap tercipta solusi yang saling menguntungkan bagi pemerintah daerah maupun pihak pengelola. Ia juga menekankan pentingnya pemerintah tetap menguasai data, sistem pengawasan, dan pengelolaan agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.

Menutup rapat, Ketua Panja Ahmad Husein, menegaskan pembentukan BLUD ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan harus ditepati oleh pihak Dishub, sementara klausul mengenai sanksi wajib dimasukkan ke dalam PKS sebagai bentuk tanggung jawab pihak ketiga.

"Seluruh catatan dan masukan DPRD diharapkan disempurnakan oleh pihak eksekutif sebelum dilakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan dibahas kembali pada rapat lanjutan untuk menghasilkan kesepakatan bersama," tutupnya.

Baca Juga:

• DPRD Setujui Kerja Sama Pengelolaan E-Ticketing Ro-Ro Air Putih–Sungai Selari

Saat Ketua DPRD Septian Bermain Sepak Bola Sempena Hari Jadi ke-514 Bengkalis

DPRD Teguhkan Semangat Membangun Negeri Junjungan saat Paripurna Hari Jadi ke-514 Bengkalis

Perkuat Pelestarian Budaya Melayu, Ketua DPRD Bengkalis Apresiasi Kenduri Adat Hari Jadi ke-514

DPRD Setujui Kerja Sama Pengelolaan E-Ticketing Ro-Ro Air Putih–Sungai Selari

Banggar DPRD Bengkalis Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

DPRD Bengkalis Sinkronkan Program OPD dalam Rangka Penyusunan PPAS APBD 2027