Menkeu Purbaya: Kopdes Merah Putih Jadi Syarat Cairkan Dana Desa

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga:

• Gunakan Pesawat Hercules, TNI Bawa Matreal Tower Emergensi Bantu Pulihkan Jaringan Listrik di Aceh

Beleid ini diteken Purbaya pada 19 November 2025 lalu dan diundangkan pada 25 November 2025.

"Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tata kelola penyaluran dana desa tahun anggaran 2025 sesuai dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024," ujar Purbaya dalam poin dalam pertimbangan PMK 81/2025, dikutip Rabu (26/11).

Dalam aturan tersebut, penyaluran dana desa masih dilakukan dalam dua tahap.

Baca Juga:

• Marah Besar Mentan Amran Temukan 40,4 Ton Beras Ilegal Masuk Di Batam

Pertama, sebesar 60 persen dari pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya setiap desa, paling lambat Juni. Kedua, sebesar 40 persen dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa paling cepat April.

Namun, dalam beleid baru, persyaratan pencairan tahap II diubah dalam pasal 24 (3). Sebelumnya, pencairan tahap II mensyaratkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya.

Baca Juga:

• Sudah Izin Presiden, Menteri Purbaya Ancam Bekukan Bea Cukai dan Rumahkan 16 Ribu Pegawai

Kemudian, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60 persen dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40 persen.

Dalam aturan baru, persyaratan ditambah dengan akta pendirian badan hukum koperasi desa/kelurahan merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih ke notaris.

Selain itu, pencairan juga mensyaratkan surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih.

Baca Juga:

• Sudah Izin Presiden, Purbaya Ancam Bekukan Bea Cukai dan Rumahkan 16 Ribu Pegawai

Adapun persyaratan pencairan tahap I tak berubah yakni penetapan APBDes, surat kuasa pemindahbukuan dana desa, dan keputusan kepala desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, dalam hal desa menganggarkan BLT Desa.

"Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," ujar Purbaya.

Sumber: CNN Indonesia

Baca Juga:

• Sudah Izin Presiden, Purbaya Ancam Bekukan Bea Cukai dan Rumahkan 16 Ribu Pegawai

31 Sekolah Terbukti Mark Up Seragam Siswa, DPRD Riau, Eet : Jangan Terulang Lagi

Banyak Diisi Tim Sukses, Mendagri Larang Rekrut Tenaga Honor Baru

MK Tolak Perubahan Status PPPK Jadi PNS

Mendagri Tito Larang Kepala Daerah Pergi ke Luar Negeri saat Lebaran

Hasil Sidang Isbat: 1 Ramadan 1447 H, Jatuh Pada Kamis, 19 Februari 2026.

Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden, FSPTI Bengkalis: Langkah Yang Tepat.