Minggu, 21 Juni 2026
Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) membalas sindiran Partai Golkar yang mempertanyakan apa yang diseimbangkan partai berlogo kepala banteng itu di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu."PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan—seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," kata Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus dikutip dari siaran persnya, Sabtu (20/6/2026).
Baca Juga:Dia memahami bahwa partai politik mendapatkan keuntungan saat berada di dalam pemerintahan karena memiliki akses kekuasaan. Deddy pun heran ada pihak yang nyinyir kepada partai politik yang memilih tak masuk dalam kekuasaan.
Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan," ujarnya.
PDIP Jalankan Fungsi Check and Balance. Deddy menjelaskan bahwa PDIP menjalankan fungsi sebagai partai politik yang melakukan check and balance di DPR terhadap pemerintahan Prabowo.Dia menekankan pentingnya kehadiran partai penyeimbang ditengah mayoritas partai politik di DPR merupakan pendukung pemerintah.
Baca Juga:"Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda. Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi," jelas Deddy.
Dia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sehingga, perbedaan posisi politik merupakan hal wajar dan sehat untuk berjalannya demokrasi di Indonesia.
"Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok," tutur dia."Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri," sambung Deddy.
Baca Juga:Sumber: merdeka