Kamis, 10 September 2026
Jakarta - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai sorotan dan kritik sejumlah partai koalisi pemerintah terhadap PDI-P merupakan dinamika yang wajar dalam politik pasca-Pilpres 2024.
Menurutnya, hal tersebut risiko bagi partai politik yang kalah dalam pilpres. Terlebih, PDI-P tidak menegaskan posisi politiknya di dalam atau di luar pemerintah.
"Apa yang bisa dimaknai dari keroyokan tiga partai koalisi ini? Tentu karena PDIP kalah pilpres dan tidak mau tegas gabung pemerintah. Begitulah nasib kalah pilpres, digebuk dan ditinggal sendirian.Coba kalau PDIP menang pilpres, mana berani ngeroyok," kata Adi dilansir Kompas.com, pada Minggu (21/6/2026).
Baca Juga:
Adi menilai, di kalangan partai koalisi, PDI-P dianggap kerap mengkritik pemerintah di tengah situasi yang sedang tidak mudah.
"Bagi tiga politisi partai koalisi itu PDI-P sepertinya dituding menari di atas penderitaan pemerintah saat ini," sambungnya.
Meski demikian, Adi mengatakan, banyak pihak yang berharap PDI-P sepenuhnya menjadi oposisi mengingat kelompok kritis semakin lemah.
"PDI-P punya DNA oposisi jitu seperti di era SBY," ujarnya.
Baca Juga:
Adi juga mengatakan, banyak pihak berpendapat bahwa yang berhak mendesak PDIP menjadi oposisi adalah Gerindra.
"Banyak yang menegaskan bahwa yang berhak mendesak PDI-P itu hanyalah Gerindra sebagai partai pemenang pilpres dan bos koalisi," ucap dia.
Sumber: Kompas
Baca Juga: