Bengkalis - Hendrik Firnanda Pangaribuan salah satu legislator dari Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis, Riau, yang aktif melakukan reses untuk menangani permasalah warga di daerah pemilihannya, di Kecamatan Bathin Solapan.
Politisi Partai besutan Presiden Prabowo Subianto ini berkomitmen, bukan hanya sekedar menampung aspirasi warga, namun dengan wujut kerja nyata seperti yang diharapkan warga.Baca Juga:
Kini, pria akrab disapa HFP telah usai menyelenggarakan reses di 8 titik lokasi di Kecamatan Bathin Solapan, 8 hingga 13 Februari 2026.
Acara tersebut tidak hanya dijadikan ajang silaturahmi, tetapi dibungkus juga dengan forum dialog langsung untuk menampung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat serta merumuskan langkah tepat bersama pemerintah setempat.Dalam kesempatan itu, tampak kehadiran warga sangat antusias, diantaranya turut dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat serta warga setempat.
Baca Juga:Seperti tiada pembatas, politisi berkulit putih berpawakan tinggi itu, kerap dikerumuni emak-emak saat turun ke lapangan. Seakan menunjukkan tingginya keterikatan emosional dengan konstituen.
Tidak sedikit pula, apresiasi terlontar dari emak emak tersebut. Pasalnya, HFP juga adalah Wakil DPRD Kabupaten Bengkalis ini, telah menunaikan bantuan untuk rumah ibadah dan pembangunan jalan lingkungan dalam usulan reses sebelumnya.
Baca Juga:Wargapun berharap realisasi tersebut dapat terus berlanjut sehingga manfaatnya semakin dirasakan secara luas.
Dan kali ini, kepada HFP. Masyarakat menyampaikan sejumlah keluhan utama, mulai dari kesulitan pengurusan administrasi seperti BPJS dan KTP, Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati total di beberapa titik, kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan, bantuan fasilitas masjid, hingga persoalan lapangan kerja dan kebutuhan sertifikasi keterampilan bagi pemuda yang kesulitan memperoleh pekerjaan.
Menanggapi hal tersebut, HFP memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun akan dibawa dalam pembahasan perencanaan untuk direalisasikan pada Tahun Anggaran 2027.Baca Juga:
Meyiikapi kendala administrasi BPJS dan KTP, dirinya berjanji akan mendorong penyederhanaan pelayanan dan peningkatan koordinasi antara dinas terkait.
"Dengan demikian, agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen dasar," katanya kepada wartawan, Minggu (18/02/2026) di Bengkalis.Untuk persoalan PJU, HFP meminta pendataan titik yang mati total agar dapat segera diusulkan dalam program perbaikan dan pemeliharaan.
Baca Juga:Sementara untuk infrastruktur jalan dan fasilitas masjid, akan menjadi prioritas serta mengawal usulan tersebut melalui jalur penganggaran yang tersedia.
"Dan untuk persoalan ketenagakerjaan ini, saya sangat ker pentingnya pelatihan keterampilan dan program sertifikasi bagi tenaga kerja lokal agar memiliki daya saing di dunia kerja," pungkasnya.
Baca Juga: